Content Category : Media

Tertekan Sentimen Global, Rupiah Dekati 11.800

Tertekan Sentimen Global, Rupiah Dekati 11.800

Nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan tertekan di akhir pekan ini, Jumat (5/9/2014). Sentimen eksternal pascapemangkasan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (ECB) membuat posisi dollar AS naik. Secara mengejutkan ECB memangkas lagi suku bunga acuannya dan berencana melakukan injeksi likuiditas melalui pembelian Efek Beragunan Aset. Dollar Index pun naik hingga 83,91 sementara euro jatuh ke 1,29 per dollar AS. Menurut Riset Samuel Sekuritas Indonesia, penguatan dollar AS akan sangat terasa di Asia hari ini. Sore ini GDP Euro Zone akan diumumkan dan diperkirakan tetap di 0,7 persen secara tahunan. Di malam hari Nonfarm payrolls dan Unemployment Rate AS dirilis, keduanya diperkirakan membaik.  Rupiah sendiri masih diliputi sentimen melemah kemarin di saat dollar AS menguat di Asia. Keputusan ECB semalam berpeluang mempertahankan tekanan penguatan dollar AS hari ini di Asia termasuk atas rupiah. Sementara itu di pasar spot, rupiah melorot mendekati ke posisi 11.800. Seperti dikutip dari data Bloomberg, mata uang garuda dibuka melemah
Kapolri akan Pidana Perusahaan yang Transaksi Tak Gunakan Rupiah

Kapolri akan Pidana Perusahaan yang Transaksi Tak Gunakan Rupiah

Masih kurangnya masyarakat Indonesia menggunakan Rupiah dalam transaksi membuat nilai tukar Rupiah terhadap dolar terus melemah. Kapolri Jenderal Sutarman menyayangkan transaksi mata uang asing yang dilakukan di Indonesia karena semuanya telah diatur dan tegas-tegas dilarang dalam undang-undang. Sudah ada aturannya dalam Undang-undang nomor  7 tahun 2011 tentang mata uang, di antaranya yang tidak boleh menggunakan di luar mata uang rupiah untuk seluruh transaksi di Indonesia,” ujarnya saat ditemui di gedung BI, Jakarta. Dirinya mengaku pihaknya akan mulai memberitahukan mengenai sanksi administrasi dan lain-lainnya yang ke depannya akan disosialisasikan. "Setelah sosialisasi tersebut sudah terealisasikan, maka ancaman pidana akan kita terapkan," jelasnya. Dirinya mengharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat bekerja sama dalam transaksi dengan mata uang Rupiah. "Semoga perusahaan-perusahaan apapun di Indonesia dapat menolak menerima pembayaran di luar rupiah," pungkasnya. Dirinya juga menambahkan kerjasama yang dilakukan dengan BI telah sampai ke daerah-daerah sehingga diharapkan bisa berjalan dengan lebih efektif. Kerjasama dengan daerah-daerah, nah setelah MoU seluruh cabang akan terus
BI: Semua Transaksi Nontunai Harus Gunakan Rupiah

BI: Semua Transaksi Nontunai Harus Gunakan Rupiah

Asisten Deputi Direktur Eksekutif Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Susiati Dewi menyatakan, bank sentral mengatur ketentuan layanan transaksi elektronik. Jika melanggar, izin produk bisa saja dicabut. Susi menyebutkan, ada beberapa ketentuan mengenai transaksi elektronik, khususnya uang elektronik yang diterbitkan bank sentral. Pertama, transaksi non tunai dalam bentuk apapun harus menggunakan mata uang rupiah. Selain itu, jaminan floating fund dari penerbit layanan ada pada bank umum," kata Susi dalam seminar "Peluang dan Tantangan Implementasi Layanan Keuangan Digital di Indonesia. Di samping itu, bank sentral juga menetapkan batasan transaksi dengan menggunakan uang elektronik. Untuk kepemilikan unregistered, seperti misalnya uang elektronik yang lazim dimiliki masyarakat, maksimum nilai transaksi adalah sebesar Rp 1 juta dan registered mencapai maksimum Rp 5 juta. Lebih lanjut, Susi juga menyebut penerbit harus mempertimbangkan pengelolaan risiko operasional. Adapun penggunaan maksimum disebutkannya mencapai Rp 20 juta per bulan. "Penerbit juga harus menerapkan prinsip know your customer dan anti money laundering," jelas Susi. Adapun sanksi
Isu Kenaikan Harga BBM Ancam Pasar Keuangan

Isu Kenaikan Harga BBM Ancam Pasar Keuangan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada masa pemerintahannya. Namun, Presiden terpilih Joko Widodo dan pasangannyaJusuf Kalla menginginkan harga BBM mengalami kenaikan di masa pemerintahan SBY agar tidak ada beban fiskal bagi pemerintahan mendatang. Melihat permasalahan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kesimpangsiuran pemberitaan naiknya harga BBM subsidi atau tidak, akan membuat efek negatif di pasar keuangan pasalnya menimbulkan ekspektasi berkepanjangan terkait inflasi. Kita lihat nanti, kalau nggak segera dinaikkan, ekspektasi inflasi akan berkepanjangan. Berita soal kenaikan BBM ini menggantung ke mana-mana, itu mendorong bisnis tidak produktif," ungkap Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gandjar Mustika di kantornya, Jakarta. Menurut Gandjar, hal ini dapat dilihat dari permasalahan tahun lalu yang cukup lama menentukan kenaikan harga BBM bersubsidi sehingga berimbas barang-barang sudah naik harganya. Untuk itu, OJK lanjut Gandjar pemerintah dapat menaikkan harga BBM bersubsidi agar tidak mengganggu sektor pasar keuangan. "Mudah-mudahan tahun