Content Post By : April, 18 2013

APVA Money changer

APVA desak pemerintah tata

Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) mendesak pemerintah untuk berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menata "money changer" ilegal. "Kami mendesak Bank Indonesia agar bisa berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menata keberadaan 'money changer' ilegal," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat APVA Muhamad Idrus saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Menurut dia, asosiasi ingin mendorong agar usaha penukaran mata uang yang ilegal itu bisa segera menjadi legal sehingga lebih mudah diatur dan dikoordinasikan dengan pedagang lain. "Program kami ke depan di antaranya adalah itu, membuat 'money changer' ilegal menjadi legal," katanya. Meski tidak semudah yang dibayangkan, lanjut Idrus, asosiasi ingin ada bukti nyata bahwa pemerintah punya niatan untuk menggairahkan industri valas. Dia menilai perdagangan valas saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi besar untuk Indonesia. "Perdagangan valas adalah salah satu usaha yang kontribusi besar karena itu industri ini harus digairahkan," ujarnya. Selain mendesak BI dalam pengelolaan 'money changer', APVA juga akan lebih mengintensifkan komunikasi dengan bank sentral itu terkait