Tag : bank indonesia

Kebijakan ekstrem BI hasil kerja lembur dua hari

Kebijakan ekstrem BI hasil kerja lembur dua hari

JAKARTA. Dua hari berturut-turut Bank Indonesia (BI) bekerja lembur hingga menghasilkan kebijakan ekstrem. Hari ini, belum genap satu bulan menjabat sebagai Gubernur Indonesia, Agus Martowardojo membanting setir arah kebijakan bank sentral yang sebelumnya dikemudi oleh Darmin Nasution. Bank Sentral mantap menaikkan suku bunga acuan pada Juni sebesar 25 basis poin (bps) dari level 5,75% ke 6%. Ini sekaligus mengakhiri era bunga 5,75% selama 16 kali berturut-turut. Terakhir, BI menurunkan BI rate saat kepemimpinan Darmin di 9 Februari 2012 dari 6% menjadi 5,75%. BI melihat ada kondisi-kondisi yang perlu direspons segera, termasuk expected inflation yang cukup tinggi sehubungan dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Sehari sebelumnya, otoritas moneter itu menaikkan bunga Fasilitas Bank Indonesia (FasBI) sebesar 25 bps dari 4% menjadi 4,25%. Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Peter Jacobs menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan BI untuk secara pre-emptive merespons meningkatnya ekspektasi inflasi. "Sekaligus memelihara kestabilan makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan
Informasi Apva Money Changer

APVA Minta BI Samakan Pandangan Soal Valas

Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) menolak pemberlakuan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dengan Nomor 15/3/DPM yang mengatur pembelian valuta asing oleh pedagang valuta asing atau money changer kepada bank. Aturan itu dinilai berpotensi mematikan bisnis money changer yang menjadi anggota APVA. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Valuta Asing Indonesia Muhamad Idrus, menilai secara implisit SEBI tersebut menggambarkan bahwa BI menganggap seluruh money changer sebagai pelaku utama spekulasi di pasar valas sekaligus menjadi penyebab tidak stabilnya nilai tukar rupiah. “APVA Indonesia dengan tegas menolak anggapan ini. Anggota APVA adalah para pedagang valuta asing berizin yang berjumlah lebih dari 900 dan tersebar di seluruh Indonesia. Mereka itu bukan spekulan dan tidak mendukung aktivitas spekulasi terhadap rupiah," tegas di di Jakarta, Selasa (30/4). Bahkan APVA Indonesia, tegas Idrus, justru mencanangkan gerakan cinta rupiah dan mengapresiasi diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terutama Pasal 21 Ayat 1 soal kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah
APVA Money changer

APVA desak pemerintah tata

Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) mendesak pemerintah untuk berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menata "money changer" ilegal. "Kami mendesak Bank Indonesia agar bisa berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menata keberadaan 'money changer' ilegal," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat APVA Muhamad Idrus saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Menurut dia, asosiasi ingin mendorong agar usaha penukaran mata uang yang ilegal itu bisa segera menjadi legal sehingga lebih mudah diatur dan dikoordinasikan dengan pedagang lain. "Program kami ke depan di antaranya adalah itu, membuat 'money changer' ilegal menjadi legal," katanya. Meski tidak semudah yang dibayangkan, lanjut Idrus, asosiasi ingin ada bukti nyata bahwa pemerintah punya niatan untuk menggairahkan industri valas. Dia menilai perdagangan valas saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi besar untuk Indonesia. "Perdagangan valas adalah salah satu usaha yang kontribusi besar karena itu industri ini harus digairahkan," ujarnya. Selain mendesak BI dalam pengelolaan 'money changer', APVA juga akan lebih mengintensifkan komunikasi dengan bank sentral itu terkait