Tag : kesatuan

Ada Tanda Tangan Menkeu di Uang NKRI, Ini Alasannya

Ada Tanda Tangan Menkeu di Uang NKRI, Ini Alasannya

Pada tanggal 17 Agustus 2014 mendatang, Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meluncurkan uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Uang kertas pecahan Rp 100.000 ini akan ditandatangani Gubernur BI dan Menteri Keuangan (Menkeu). Menkeu M Chatib Basri mengatakan, penerbitan uang NKRI pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat lebih paham tentang arti uang demi kesatuan Indonesia. Ini terlihat dari tanda tangan Menkeu dalam uang tersebut. Dalam uang yang beredar saat ini, selain Gubernur BI, terdapat tanda tangan Deputi Gubernur BI. Kalau yang ini uang kita karena BI independen. Dia diterbitkan oleh BI, tapi bukan negara. Sekarang ini negara, makanya kita sebut uang NKRI. Pemerintah diwakili oleh Menkeu, BI oleh Gubernur BI. Ini walaupun kesannya seperti simbol tapi ini adalah uang negara dengan begitu maka kita itu kita punya kedaulatan," jelas Chatib di Gedung BI. Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Ronald Waas menyatakan bank sentral telah mengirimkan uang NKRI ke seluruh Kantor Perwakilan Wilayah Dalam
Soekarno-Hatta Jadi Gambar Utama Uang Kertas Rp100 Ribu

Soekarno-Hatta Jadi Gambar Utama Uang Kertas Rp100 Ribu

Sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2 Juni 2014 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr (HC) Ir Soekarno dan Dr (HC) Drs Mohammad Hatta dalam Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menetapkan gambar Pahlawan Nasional Dr (HC) Ir Soekarno dan Dr (HC) Drs Mohammad Hatta sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan nilai nominal Rp100.000," bunyi Pasal 1 Keppres tersebut, dilansir dari laman Setkab. Gambar Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud merupakan gambar sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden itu. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," bunyi Pasal 3 Keputusan Presiden yang ditetapkan pada 2 Juni 2014.