AMERIKA DIHANTUI GAGAL BAYAR UTANG Rp 480.000 T, BI BUKA SUARA

Amerika Serikat (AS) kembali dibayangi oleh kemungkinan terjadinya gagal bayar (default) utang. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menuntut kongres untuk meningkatkan atau menangguhkan batas pinjaman US$ 31,4 triliun. Adapun, utang Amerika Serikat menembus US$ 31 triliun atau sekitar Rp 460 ribu triliun (kurs Rp 14.900/US$) pada Oktober tahun lalu. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan per 31 Maret utang Amerika Serikat menembus US$ 31,45 triliun. Mantan ketua bank sentral AS (The Fed) ini bahkan memperingatkan default akan memicu "malapetaka ekonomi" yang akan membuat suku bunga lebih tinggi untuk tahun-tahun mendatang. Adapun dampaknya terhadap ekonomi Indonesia dipastikan tidak signifikan. Bahkan, pergerakan nilai tukar rupiah belum menunjukkan pengaruh dari isu ini. Bank Indonesia (BI) menilai isu debt ceiling atau batas utang AS dan government shutdown merupakan isu yang terus berulang. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto mengungkapkan pihaknya yakin akan ada kesepakatan antara pemerintah dan parlemen AS. "Isu tersebut di tahun ini

BI CATAT JUMLAH TRANSAKSI BI-FAST CAPAI 87 JUTA TRANSAKSI SENILAI Rp 339 TRILIUN

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah transaksi BI-FAST hingga triwulan II 2022 telah mencapai 87 juta transaksi dengan nilai Rp339 triliun. "Angka tersebut jauh lebih tinggi dari jumlah transaksi pada triwulan I 2022 yang mencapai 41 juta dengan nilai Rp139 triliun," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 202 di Jakarta, Senin. Dengan demikian untuk keseluruhan tahun 2022, dirinya memproyeksikan volume transaksi BI-FAST akan mencapai 459 juta dengan nilai nominal Rp1.782 triliun. BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat yakni selama 24 jam dalam tujuh hari, yang merupakan salah satu bentuk penguatan sistem pembayaran di Tanah Air. Perry menegaskan pihaknya terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna meningkatkan efisiensi biaya, memudahkan transaksi keuangan dan aktivitas ekonomi masyarakat, serta akselerasi inklusi keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini juga dilakukan dengan berbagai upaya